Gambar : Proten Hewani

Protein Hewani Cegah Stunting (Kemenkes, 25 Januari 2023)

Stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang masih banyak kita temukan di Indonesia, yaitu sekitar 21,6% (SSGI 2022). Meski demikian, Kementerian Kesehatan optimis bisa melakukan Prevalensi stunting hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Sehingga demikian, pemerintah akan terus mendorong penurunan stunting sebanyak 2,7 persen setiap tahunnya.

Adapun upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan, salah satunya adalah dengan mengangkat tema “Protein Hewani Cegah Stunting” pada Hari Gizi Nasional ke-63 tahun ini. Perlu diketahui bahwa protein hewani adalah instrumen gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah stunting pada anak , hal ini dikarenakan pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein hewani dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam keterangannya, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Prof. Hardiansyah juga mendukung urgensinya pemberian protein hewani terhadap penurunan angka stunting. Beliau mengatakan bahwa gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan menjadi salah satu penyebab utama anak lahir stunting, salah satunya karena komponen gizi. “Ini bukti pemberian telur satu butir satu hari pada anak setelah pemberian ASI eksklusif itu menurunkan risiko stunting,”

Tips Mencegah Stunting

Selain pemberian protein hewani, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting pada anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, dengan rutin minum Tablet Tambah Darah dan mengkonsumsi gizi seimbang kaya protein hewani selama kehamilan.

2. Memberikan ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan

3. Memberikan MPASI yang kaya protein hewani untuk bayi usia diatas 6 bulan.

4. Terus memantau perkembangan anak dan membawa si Kecil ke Posyandu secara berkala

5. Menjaga kebersihan lingkungan

Dengan menerapkan beberapa tips mencegah stunting di atas, diharapkan dapat meminimalisir potensi stunting pada generasi penerus Indonesia, sehingga kedepannya diharapkan bisa menjadi sumber daya yang unggul dan berdaya saing.

Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila membutuhkan konsultasi maupun pemeriksaan kesehatan. 

 

Jakarta, 25 Januari 2023

Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, Rabu (25/1) dimana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan dalam forum tersebut stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis.

“Oleh sebab itu target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024. Ini harus bisa kita capai, saya yakin dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” ucap Jokowi.

Infrastruktur dan lembaga yang ada, lanjutnya, harus digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting. Dari lingkungan mulai dari air bersih, sanitasi, rumah yang sehat, ini merupakan kerja terintegrasi dan harus terkonsolidasi.

“Jadi target 14% itu bukan target yang sulit hanya kita mau atau tidak mau. Asalkan kita bisa mengonsolidasikan semuanya dan jangan sampai keliru cara pemberian gizi,” ungkap Jokowi.

Hasil SSGI ini untuk mengukur target stunting di Indonesia. Sebelumnya SSGI diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Menkes mengatakan mulai 2021 SSGI dilakukan setiap tahun.

Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan di masa yang normal tahun ini penurunan kasus stunting diharapkan bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14% di 2024 dapat tercapai.

Secara jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

“Metode survei seperti ini sudah kita lakukan selama 3 tahun, bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kita akan perbaiki ke depannya kalau bisa by name by address. Kita usahakan ke sana, tapi kita secara bertahap tetap memakai metode pengukuran yang memang sudah sebelumnya dilakukan,” ungkap Menkes Budi.

Kalau mau mengejar penurunan stunting hingga 14% artinya mesti turun 3,8% selama 2 tahun berturut-turut. Caranya mesti dikoordinasi oleh BKKBN dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Standard WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20%.

Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan Rakernas ini bertujuan mensukseskan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan 5 pilar. Pilar pertama adalah komitmen, pilar kedua adalah pencegahan stunting, pilar ketiga harus bisa melakukan konvergensi, pilar keempat menyediakan pangan yang baik, dan pilar kelima melakukan inovasi terobosan dan data yang baik.

“Inilah pilar yang kita tegakkan dan kami terima kasih kepada seluruh kementerian/ lembaga yang mendukung. Pak Menkes dengan menyediakan USG dan alat-alat ukur terstandar yang baik sekali,” tutur Hasto.

Tahun sebelumnya, ada 2 juta perempuan yang menikah dalam setahun. Dari 2 juta setahun itu yang hamil di tahun pertama 1,6 juta, dari 1,6 juta yang stunting masih 400 ribu.

Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa dulu kalau ada anemia dan kurang gizi diimbau menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

---